Beranda / Kolom Juara R. Ginting: Blunder Kartu Kuning (runtuhnya Blokade Kolom Juara R. Ginting: Blunder Kartu Kuning (runtuhnya Blokade Berita terkini Juara r. ginting Kolom Pemilu · 9 Februari 2018 Politik nyinyir dilancarkan terutama sekali oleh Amien Rais. Fadli Zon, dan Fachri Hamzah untuk menurunkan kepecayaan publik terhadap Jokowi. Di luar ketiga politisi ini kita temukan juga nama-nama Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani dari kalangan artis serta meluas ke kalangan penggiat media sosial. Untuk sementara waktu, politik nyinyir berhasil memperlambat peningkatan popularitas Jokowi dan bahkan berhasil pula memenjarakan Ahok hingga kemenangan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Politik nyinyir mulai kurang berpengaruh sejak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memimpin DKI Jakarta dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tampak sekali tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Ahok. Kebijaksanaan-kebijaksanaannya semua diarahkan untuk membuktikan bahwa Ahok dan Jokowi selama ini adalah salah. Mulai dengan seolah-olah menutup Alexis dengan cara tidak memperpanjang ijinnya yang kemudian diketahui sama sekali ga bener . Lalu, "meliarkan" kembali Kali Jodo yang sudah sempat "direvolusi" oleh Ahok menjadi taman wisata lokal dan olahraga. Terakhir, dengan kebijaksanaan menghidupkan kembali becak sebagai angkutan lokal di DKI. Tanpa sadar, Anies-Sandi sebenarnya sedang bergerak ke sebuah titik dimana para pendukungnya dulu akan berbalik memusuhinya. Para pemimpin lokal yang dulu berhasil mengarahkan warga DKI untuk memilih Anies-Sandi memang tetap akan masih setia sepanjang aliran dana lancar-lancar saja. Akan tetapi, sejarah perpolitikan dunia sudah mengajarkan pada kita bahwa masyarakat yang pernah sempat ketipu harapan dan harapan itu tak kunjung menjadi kenyataan biasanya akan berbalik menjadi musuh terbesar sang pemimpin yang telah menipunya. https://www.facebook.com/FansJokowiR1/videos/1896917137290483/ Inilah salah satu kesalahan terbesar Anies-Sandi secara politik. Di satu ketika memang rakyat bisa diprovokasi untuk memusuhi pemimpin tertentu (dalam hal ini Ahok). Tapi, bila saja si pemimpin baru terus menerus menyerang si pemimpin lama yang, bagi mereka, sudah jelas-jelas berhasil dikalahkan, sedangkan kehidupan mereka tidak pernah berubah bahkan semakin sulit, maka rakyat akan sangat membenci pemimpin baru. Apalagi bila semakin telihat dan semakin mereka yakini tidak adanya niat pemimpin baru memperbaiki nasib mereka. Saat itupun tiba ketika terjadi banjir barusan. Ilmu Politik juga mengajarkan, kelas terbawah di dalam masyarakat tidak lagi butuh argumentasi. Kelompok Anies-Sandi pasti tahu hal ini karena mereka menggerakkan kelas terbawah ini menghabisi Ahok juga berdasarkan teori itu, bahwa mereka tahunya hanya yang langsung-langsung berkaitan dengan kebutuhan hidup dan emosi mereka tanpa argumentasi panjang-panjang. Sama halnya dengan orang yang mati dikeroyok karena dituduh maling, Ahok dimusuhi karena dituduh menista agama Islam tanpa perlu ada penjelasan panjang-panjang. Keterlibatan beberapa pakar di media sosial dengan bahasa mereka yang mudah dicerna oleh kelas terendah sekalipun akan menyadarkan masyarakat bahwa Anies-Sandi sebenarnya tidak punya strategi membangun Jakarta. Sangat terbaca, dulunya mereka pikir akan bisa memimpin Jakarta secara auto pilot dan sesekali mengarahkan moncong "mariam" ke arah Jokowi yang dentumannya akan menggerakkan media konvensional maupun media sosial menggugat Jokowi atau setidaknya menjadi amunisi barisan pendukung Prabowo untuk menyerang para pendukung Jokowi di medsos. Orang-orang mengatakan sasaran akhir dari taktik ini adalah Pilpres 2019 (Saya akan membuat tulisan terpisah yang mengulas bahwa sasarannya tidak hanya Pilpres tapi juga Pilkada serentak dan Pileg mendatang yang juga punya pengaruh besar terhadap Pilpress). Blunder terbesar terjadi di pihak oposisi ketika saja Ketua BEM UI memberi kartu kuning ke Jokowi dengan alasan yang salah satunya adalah bahwa membangun jalan tol hanya menguntungkan orang kaya. Saya tidak perlu lagi membahasnya di sini karena sudah banyak tulisan beredar di media sosial yang menunjukkan bahwa pernyataannya itu adalah sebuah wujud kebodohan. Demikian juga dengan pernyataanya tentang ketidakbecusan Jokowi mengatasi masalah gizi buruk di Kabupaten Asmat. Bukan sekedar blunder, tindakan Ketua BEM UI itu menunjukkan bagaimana wabah politik nyinyir sudah menjangkiti dunia kampus. Jangankan sekedar mahasiswa biasa, seorang Ketua BEM pun tanpa merasa malu mempraktekkan politik nyinyir dalam arti merasa tidak perlu tahu fakta yang sebenarnya, yang penting bisa menggunakan pepesan kosong (seperti halnya ucapan yang mengatakan hanya menguntungkan orang kaya) sehingga orang-orang terprovokasi. Perhitungannya, uang untuk membangun jalan tol itu lebih dari cukup untuk mengatasi masalah wabah malaria dan gizi buruk di Papua. Dengan berkata seperti ini, dia mengabaikan sama sekali hal-hal di bawah ini: 1. Pemerintah sudah cepat tanggap dan mengupayakan bantuan segera ke lokasi masalah 2. Masalah yang sama bukan hal baru dan sudah terjadi sejak sebelum kepemimpinan Jokowi yang artinya ada masalah yang lebih grounded (mendasar) yang menurut Jokowi sendiri adalah otonomi daerah (tanpa menyalahkan siapa-siapa). 3. Salah satu dari akar permasalahan adalah sulitnya mencapai lokasi karena keterbatasan infrastruktur. Iklan
