Kolom Muhammad Riza: Suharto, Prabowo, Jokowi Dan

Kalau dari meme ada yang mau membela “Yang Teken Kontrak”, begini:

Saat era Suharto, PT Freeport mendapat konsesi lahan pertambangan seluas 2,6 juta haktare antara 1991-1995, Suku Amungme dan Suku Komoro harus pindah dari tanah leluhurnya dengan pergantian 0 Rupiah.

Di masa awal Freeport berproduksi pada 1973 era Orde Baru, dari 16.000 tenaga kerja, hanya 40 orang yang berasal dari Papua, khususnya dari Suku Amungme.

Itupun sebatas tukang sapu, pembersih rumput dan karyawa n mess. Upahnya pun sangat rendah, hanya Rp 40 per jam. Kadang-kadang hanya dibayar dengan barang kelontong seperti kornet, rokok, dan tembakau. Pembayaran dalam bentuk barang ini, menurut PT Freeport, sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia sendiri. Penak jaman ku, toh?!

Bertahun-tahun warga Papua hanya bisa melihat hasil kekayaan alamnya dirampok asing sementara pemerintahan Orba cukup senang meski hanya diberi jatah saham sebesar 8,5 persen dan royalti sebesar 1 persen kepada pemerintah Indonesia.

Tapi tahukah anda?

Bahwa berdasarkan pemberitaan Majalah Prospek, 13 Juli 1998, Freeport telah menyerahkan uang kepada Yayasan Dana Sejahtera yang didirikan oleh Soeharto sebesar 20,3 juta dolar AS bersamaan dengan terbitnya Keppres No. 92/1996 pada 1996 dan 1997. Selain itu, sejak tahun 1980, Soeharto juga menerima upeti setiap tahunnya paling sedikit sekitar 5 juta dolar hingga 7 juta dolar AS. Ini berarti, selama 17 tahun, ia sudah mengantongi uang sebesar 102 juta dolar AS.

Tahukah anda, bahwa Prabowo masih ingin memberi kemudahan pada PT Freeport karena dianggap sudah berjasa bagi Indonesia?

Bahkan melalui adiknya yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra (Hashim Djojohadikusumo) menjanjikan untuk tidak akan menaikan pajak PT Freeport jika Prabowo terpilih menjadi Presiden. Janji tersebut diucapkan menjelang Pilpres 2014, saat berpidato di acara The United States-Indonesia (Usindo) Society Washington Special Open Forum Luncheon.

Sampai di sini, siapa yang antek asing?

Kini Indonesia berhasil menguasai 51% saham Freeport dimana Papua diantaranya mendapat 10%. Dengan dikuasai Saham Freeport oleh PT Inalum, BUMN Indonesia nantinya akan memperoleh keuntungan Rp. 860 triliun hingga tahun 2041. Semua itu adalah hasil kerja Presiden Jokowi serta menteri-menterinya yang tidak mau tunduk dengan tekanan asing.

Ah mungkin kalau pun Kampret gak tau, juga gak apa-apa kok... emang pikirannya suka kebalik!