Pertemuan Pimpinan Kawasan Danau Toba Dengan Menko Maritim Di
B. KURNIA P.P. Bupati Karo (Terkelin Brahmana SH) mengikuti acara Rapat Kordinasi (Rakor) terkait pembahasan isu lingkungan Kawasan Parawisata Danau Toba, bertempat di Institut Teknologi DeL Pintubosi Laguboti Tobasa . Kemenko Maritim (Luhut Binsar Panjaitan) bertindak sebagai Ketua Rakor.
Ada 3 poin Agenda Isu Lingkungan di Kawasan Danau Toba yang dibahas oleh para peserta: 1. Kualitas air, 2. Penataan Keramba Jaring Apung (KJA) dan Penandatanganan Kesepakatan, 3. Penanaman pohon dan ilegal logging.
Demikian disampaikan oleh Terkelin Brahmana di sela-sela berkoordinasi sebelum rapat dimulai bersama Danrem 023/KS (Kolonel Inf Tri Saktiyono), Dandim 0205 /TK (Letkol Inf Rizal Taufik SE), Kepala Bappeda (Ir Nasib Sianturi MSi), Camat Merek (Tomi Heriko Sidabutar).
Diungkapkan oleh Terkelin, khusus bagi warga yang tinggal di seputaran Tongging (Kecamatan Merek) yan merupakan destinasi wisata Danau Toba, hendaknya memahami dan mengetahui sudah ada Regulasi/ Kebijakan yang mengatur kualitas air dan KJA. Kebijaksanaan ini tertuang dalam Penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan pertimbangan konservasi dan kelestarian lingkungan hidup. Ditetapkan kualitas air Danau Toba sebagai kelas I dengan peruntukan bajn baku air minum berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2009.
Selain itu, sambung Terkelin, ada pesan Luhut Panjaitan kepada para Bupati untuk mengajak mendisplinkan rakyat kita.
"Ayo, ajak warga menjaga kebersihan. Masih ada sekitar Danau Toba yang lingkungannya sangat Jorok. Ini harus kita tanamkan dari Pemda agar peduli. Merapikan yang jorok adalah kunci utama kebersihan agar sekawasan Danau Toba terwujud sesuai harapan kita semua sebagai kawasan strategis," Ujar Terkelin Brahmana mengutip penyampaian Menko Maritim.
Usai rakor, disepakati bersama Kemenko Maritim, Gubsu, Pangdam I/BB, dan 8 Kepala Daerah sekawasan Danau Toba untuk mendukung pelestarian kawasan lingkungan Danau Toba.
Isi kesepakatan
1. Satu, Mengurangi dan /atau menghentikan kegiatan budidaya ikan melalui Keramba Jaring Apung sesuai Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/213/KPTS/2017 tentang penetapan daya dukung dan daya tampung perairan Danau Toba sesuai riset ilmiah LIPI
2. Menghentikan penebangan hutan di kawasan hutan lindung.
3. Menghentikan pembuangan limbah langsung ke badan air Danau Toba
4. Melakukan penanganan sampah yang komprehensif.
Di sela sela penandatanganan, Kemenkomaritim Luhut Binsar Panjaitan menyuruh Bupati Karo ke Andhra Pradesh (India) untuk meninjau Zero Budget Natural Farming (ZBNF) dan pemanfaatan bio mass pertanian untuk energi. Kabupaten Karo diharapkan bisa menjadi pilot project di Indonesia. Bupati Karo (Terkelin Brahmana) saat bincang-bincang dengan Menko Maritim (Luhut Panjaitan), Pangdam I/BB dan tim ahli.[/caption]
"ZBNF menciptakan kembali ekosistem tanpa input eksternal, seperti pupuk kimia atau pestisida. Ini menghilangkan kebutuhan air dan tenaga kerja, sehingga membuat pertanian berkelanjutan secara ekonomi dan ekologis. Produksinya bebas racun karena tanahnya bebas dari pestisida atau pupuk anorganik, menguntungkan petani dan konsumen. Akan lebih laku dijual dan diekspor," ungkap Terkelin.
Satu sisi, untuk Kabupaten Karo sangat cocok untuk belajar ke India. Hampir merata tanah Kabupaten Karo sudah rusak. Belajar ke India agar bisa bisa mencontohnya dari Andhra Pradesh, India, bagaimana cara sistem mengembalikan perbaikan tanahnya. Ini alasan uhut menyuruh Pemda Karo lakukan studi banding ke sana.
Sementara Camat Merek (Tomy Heriko Sidabutar) selaku pamong di wilayah Tongging mengatakan akan mendukung isi kesepakatan tersebut.
"Saya akan mensosialisasikannya ke daerah sekitar Tongging untuk diketahui masyarakat dan meminta pengertian mereka agar peduli juga kebersihan," ujar Tomy singkat.
https://www.youtube.com/watch?v=fqXD4bgg-gg
Hadir dalam acara ini Pangdam I/BB (Mayjen TNI MS Fadhilah), Wagubsu (Musa Rajeksah), para bupati, para Danrem, para Ketua DPRD, Para Dandim, dan para Kapolres dari 8 Lawasan Danau Toba, dan Deputi Kemenko Maritim.