Kolom Eko Kuntadhi: Ppn Naik, Ada Rakyat Yang

Saya menyaksikan orang-orang kehilangan kepalanya. Mungkin mereka lupa disimpan dimana benda itu. Mungkin juga memang selama hidupnya mereka gak butuh kepala. Apalagi isinya.

Saya membaca berita, PPN naik menjadi 12%.

Secara singkat saya bisa membayangkan harga-hatga juga akan naik. Ketika belanja ada tambahan yang harus kita bayarkan. Bukan hanya tambahan satu persen, tetapi kenaikan harganya di kantong konsumen akhir bisa menjadi 20%.

Wajar sih. PPN itu pajak pertambahan nilai. Jadi setiap ada penambahan nilai dari satu barang, harganya meningkat. Dari biji sawit jadi CPO, tambah 1%. Dari CPO jadi minyak goreng, tambah satu persen. Minyak untuk menggoreng kripik, tambah satu persen. Begitu seterusnya. Jadi realitanya harga sebuah barang bukan hanya naik satu persen. Tapi akumulasi dari semua kenaikan itu.

Seluruh kenaikan di tiap titik produksi itu akan ditimpakan ke konsumen akhir. Siapa? Ya, kamu!

Tapi yang naik hanya barang mewah, kata teman saya yang kepalanya hilang itu. Mungkin dia gak baca berita. Sabun, pasta gigi, pulsa, produk fashion, jasa, dan berbagai barang konsumen juga kena kenaikan PPN itu. Kalau barang mewah doang, namanya bukan PPN. Tapi PPN BM.

Sayang kepala teman saya memang sudah menggelinding. Dia susah mengerti isi berita.

Ada lagi teman lain. Nasibnya sama. Kepalanya sudah lepas dari lehernya. Dia berusaha riang gembira karena kenaikan PPN ini. Dia menuding partai yang membuat UU yang menyebabkan PPN naik.

"Itu salah PDIP. Dia yang bikin UU ini," katanya. Jadi kita gak boleh protes?

Pengesahan UU pasti bukan hanya keinginan satu partai. Sebagian besar partai dipastikan setuju.

Tapi gini. Bagi gue sih, mau siapapun yang bikin. Mau partai apapun, kenaikan harga-harga gak pantas disambut rakyat dengan riang gembira. Konglomerat saja berusaha sekeras tenaga mengurangi bayar pajak. Ini, emak-emak yang beli daster nawar, malah sok bela-belain kenaikan pajak.

Beli paket data aja yang gocengan, sok seneng ketika PPN naik. Aneh banget.

Kalau kenaikan PPN, sesungguhnya pengusaha sih, gak membayar lebih. Karena pada akhirnya seluruh kenaikan itu dibebankan kepada konsumen. Bukan dari kantong pengusaha.

Siapakah konsumen itu? Ya, kita semua. Rakyat.

Jadi hanya rakyat yang kepalanya lepas dari lehernya yang menglorifikasi dengan senang kalau harga pada naik.

Lagian mereka memang gak baca UU-nya juga. Dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 7 Ayat (3) berbunyi, tarif pajak pertambahan nilai dapat diubah paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Jadi pilihannya bisa diturunkan atau dinaikkan. Tergantung pemerintah.

Tahun ini, kata para ekonom adalah tahun yang berat. Tahun depan lebih berat lagi. Daya beli melorot. Pertumbuhan ekonomi gak beranjak. Tahun 2024 kita masih bertahan tumbuh 5% karena ada Pemilu dan Pilkada. Duit banyak mengalir ke masyarakat. Kalau gak ada, langsung melorot tinggal 4%.

Indeks manufaktur kita turun. Pabrik banyak tutup. Buruh di-PHK. Otomatis gak ada gaji. Daya beli turun. Eh, harga akan melonjak karena PPN naik.

Siapa yang terus tepuk tangan dengan kenaikan ini?

Ya, itu tadi. Rakyat yang kepalanya lepas dari badannya. Kalau mereka memegang HP dan ikut komen, saya ragu, apakah benar bangsa ini rerata IQ-nya tembus 78. Jangan-jangan angka itu ketinggian.

Siapapun pilihan Capresmu. Apapun pilihan partaimu. Jika kamu bersukaria dengan kenaikan harga barang dan jasa, kamu bisa dikategorikan gendheng. Apalagi sok-sokan mencaci maki orang yang memprotes kenaikan itu karena hidupnya makin berat.

Kalau mau tahu orang-orang yang kepalanya copot, nanti mereka akan nongol sendiri di kolom komentar. Begitulah. Kebodohan yang dipamerkan.

"PPN naik, harga-harga akan meroket naik. Masa kita diminta sujud syukur, mas," celetuk Abu Kumkum.