Kolom Aditya W. Gintings: Bukan Soal Jumlah Utang, Tapi

Ketika utang Indonesia tembus Rp8.000 triliun pada 2024, reaksi publik pun menggelegar. Di media sosial, suara-suara panik bermunculan: “Negara hancur!”, “Jokowi dan Sri Mulyani bikin bangkrut!”, “Rakyat yang tanggung semua beban!” Tapi sebelum kita terpeleset dalam histeria massal, ada baiknya kita bertanya: Apakah utang sebesar itu otomatis buruk?

Jawabannya: belum tentu. Mari kita letakkan angka-angka itu dalam konteks. Negara seperti:

- Jepang punya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di atas 200%.

- Amerika Serikat menyentuh 120%, dan

- Jerman sekitar 65%.

Bandingkan dengan Indonesia, yang per Mei 2025 berada di kisaran 38–39%.

Artinya, utang Indonesia secara rasio masih dalam batas aman menurut Undang-Undang Keuangan Negara, yang mematok 60% sebagai ambang maksimum.

Lalu di mana masalahnya?

Masalahnya bukan di jumlah utang, tapi di penggunaan utang.

Utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur strategis, memperbaiki layanan publik, atau meningkatkan produktivitas nasional bisa menjadi investasi jangka panjang. Tapi utang yang dihamburkan untuk proyek-proyek mercusuar tanpa pengembalian jelas, atau malah bocor dalam korupsi, hanya akan menjadi beban antar generasi.

Mungkin itulah sebabnya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan kita, tampak begitu berat setiap kali bicara soal utang. Bukan karena ia tak paham teknis. Tapi karena ia tahu: utang negara adalah soal kepercayaan, bukan hanya angka. Dan kepercayaan bisa hancur jauh lebih cepat daripada kemampuan membayar.

Kita tak bisa menyalahkan utang. Yang harus kita kritisi adalah:

• arah kebijakan yang ugal-ugalan,

• proyek yang tak prorakyat,

• dan pemimpin yang tak mau diaudit.

Pada akhirnya, utang adalah alat. Ia bisa menjadi tangga kemajuan, atau lubang jatuh ke dalam krisis.Semua tergantung pada siapa yang memegang kendalinya—dan untuk siapa uang itu bekerja.

Catatan:

Jika kita peduli, jangan hanya menghitung utang. Tapi kawal penggunaannya. Karena negara ini bukan hanya soal anggaran. Ia adalah soal harapan rakyat yang tak boleh dikhianati.