Kolom Aditya W. Gintings: Kekerasan -- Ketika Akal Sehat

Hari ini kita menyaksikan kekerasan. Bukan sekadar aksi fisik—tapi sebagai narasi resmi. Lucunya, kekerasan tidak lagi disembunyikan. Ia dipamerkan. Ia dijustifikasi. Ia bahkan dipromosikan.Dan pertanyaannya: di mana para tokoh? Ya… Mereka ada. Tapi sedang sibuk “menata narasi”.

Ada yang bilang, “Itu hanya kesalahpahaman.”

Lho? Kalau begitu, mari kita dirikan Fakultas Kesalahpahaman, dan bikin jurusan baru: Ilmu Kekerasan Berbasis Niat Baik. Karena rupanya sekarang… niat baik bisa jadi justifikasi pukulan. Begini logikanya: “Saya tidak berniat memukul Anda. Tapi Anda terlalu lemah untuk memahami niat saya.”

Konyol, kan? Tapi justru di situ logika kekuasaan bekerja.

Sekarang saya mau ajak Anda berpikir:

Kalau kekerasan sudah tidak dianggap sebagai kejahatan, maka apa bedanya hukum dengan hasrat? Kita ini sedang hidup dalam negara yang akal sehatnya disubkontrakkan. Dikelola oleh birokrat yang paham peraturan tapi tidak mengerti keadilan. Disupervisi oleh tokoh yang lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan nurani. Dan akhirnya? Kita sampai pada kesimpulan logis: Kekerasan adalah bisnis masa depan.

Bayangkan ini:

• Ada startup baru: “Kekerasan Digital 5.0”

• Aplikasi pemukul berbasis AI.

• Slogan kampus: “Mendidik dengan Tamparan.”

• Program unggulan: S2 Intimidasi Strategis.

• Dosen tamu: para mantan narapidana yang diangkat jadi komisaris.

Jadi, mari kita jujur. Yang jadi masalah bukan hanya kekerasan. Tapi diamnya publik yang sudah kehilangan keberanian untuk berkata benar. Karena keberanian, sekarang, dianggap radikal. Sementara kekerasan, disulap jadi komunikasi non-verbal berbasis ketegasan.

Begitulah ketika kebenaran kehilangan tempat, maka kekerasan jadi panglima, dan logika… pensiun dini.